Peran Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Laut

Peran Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Laut

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana laut. Sebagai suatu sistem yang mengatur norma-norma dan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat, hukum menjadi landasan yang kuat dalam menangani berbagai kasus kejahatan yang terjadi di laut.

Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang ahli hukum laut dari Universitas Indonesia, “Peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut sangatlah vital. Hukum tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat umum.”

Dalam hukum internasional, tindak pidana laut diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. UNCLOS menjadi landasan hukum yang penting dalam menangani berbagai kejahatan di laut, mulai dari pencurian ikan hingga perdagangan manusia.

Selain itu, hukum nasional juga memiliki peran yang besar dalam penanggulangan tindak pidana laut. Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan kejahatan di laut, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan laut.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Hukum harus ditegakkan dengan tegas dalam penanggulangan tindak pidana laut. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan lembaga terkait juga harus ditingkatkan untuk memastikan keamanan di perairan Indonesia.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut sangatlah penting. Hukum menjadi instrumen yang efektif dalam menegakkan keadilan dan menjamin keamanan di laut. Dengan penerapan hukum yang konsisten dan tegas, diharapkan tindak pidana laut bisa ditekan dan dicegah secara efektif.