Bakamla Jakarta Selatan

Loading

Archives April 25, 2025

Berita Terkini

Peranan Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Perairan Indonesia


Peranan Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia yang luas. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan rawan terhadap berbagai aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang terlarang, dan terorisme maritim.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Polisi Perairan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan patroli di perairan Indonesia guna mencegah dan menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi di laut.”

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Perairan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi antar instansi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di perairan Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Peran Polisi Perairan sangat diperlukan untuk menangani kasus penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Mereka memiliki peralatan dan keterampilan khusus untuk mendeteksi dan menindak pelaku ilegal fishing.”

Selain itu, Polisi Perairan juga berperan dalam menjaga keamanan transportasi laut di Indonesia. Mereka melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia guna mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian, penumpangan gelap, dan penyelundupan narkoba.

Dengan peranannya yang sangat vital dalam menjaga keamanan laut Indonesia, Polisi Perairan diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam penegakan hukum di perairan. Dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait juga sangat diperlukan untuk menciptakan laut Indonesia yang aman dan bersih dari tindak kejahatan.

Berita Terkini

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Laut di Indonesia


Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km persegi, tentu bukan hal yang mudah untuk mengawasi dan menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi salah satu prioritas utama. “Kami terus melakukan patroli laut untuk mencegah berbagai pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia,” ujarnya.

Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini tentu merugikan para nelayan lokal dan juga merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk mencegah hal tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia masih perlu ditingkatkan. “Kita perlu meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di perairan Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam melaporkan adanya pelanggaran batas laut. “Masyarakat bisa membantu pemerintah dalam mengawasi perairan Indonesia dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di laut,” tambah Prigi.

Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif. Sehingga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara.